Materi PKn Kelas 8 Semester 2 DEMOKRASI
1. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi :
a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
c. Supremasi hukum
3. Ciri-ciri negara demokrasi, meliputi :
a. Memiliki lembaga perwakilan rakyat
b. Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat
c. Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan
d. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)
4. Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas :
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung
5. Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga negara (sistem pemerintahan)terbagi atas :
a. Demokrasi Parlementer, bercirikan :
Ø Tansekali
jawab pemerintahan di tangan kabinet (menteri)
Ø Kabinet dipimpin perdanan menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
Ø Kedudukan kabinat dibawah dan tergantung parlemen
Ø Berlaku dalam negara republik atau monarkhi konstitusional
b. Demokrasi Presidensial, bercirikan :
Ø Tanggung jawab pemerintahan ditangan Presiden
Ø Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Ø Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
6. Perkembangan demokrasi di Indonesia :
a. Tahun 1945 – 1949
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi Parlementer dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
b. Tahun 1949 – 1959
Ø Berlaku Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950) dan UUD Sementara 1950 (15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Ø Sistem demokrasi parlementer (liberal)
Ø Akibat yang ditimbulkan :
o Partai politik mengutamakan kepentingan golongan
o Pemerintahan (kabinet) silih berganti dalam waktu singkat
o Kehidupan politik tidak stabil
o Pembangunan terhambat
c. Tahun 1959 – 1965 (orde lama)
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi terpimpin
Ø Penyimpangan yang terjadi :
o Pengangkatan Presiden seumur hidup
o Rangkap jabatan, menteri sekaligus anggota MPRS dan DPR
o Pembubaran partai politik
d. Tahun 1965 – 1998
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi Pancasila
Ø Penyimpangan yang terjadi :
o Kekuasaan Presiden sangat besar
o Terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme.
e. Tahun 1998 – sekarang
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi Pancasila
7. Landasan hukum demokrasi Pancasila :
a. Pancasila sila keempat
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : negara berkedaulatan rakyat
c. Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD.
8. Azas/ciri utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakatadalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.
9. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut :
a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.
d. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
10. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila memperhatikan hal berik
1. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi :
a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
c. Supremasi hukum
3. Ciri-ciri negara demokrasi, meliputi :
a. Memiliki lembaga perwakilan rakyat
b. Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat
c. Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan
d. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)
4. Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas :
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung
5. Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga negara (sistem pemerintahan)terbagi atas :
a. Demokrasi Parlementer, bercirikan :
Ø Tansekali
jawab pemerintahan di tangan kabinet (menteri)
Ø Kabinet dipimpin perdanan menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
Ø Kedudukan kabinat dibawah dan tergantung parlemen
Ø Berlaku dalam negara republik atau monarkhi konstitusional
b. Demokrasi Presidensial, bercirikan :
Ø Tanggung jawab pemerintahan ditangan Presiden
Ø Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Ø Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
6. Perkembangan demokrasi di Indonesia :
a. Tahun 1945 – 1949
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi Parlementer dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
b. Tahun 1949 – 1959
Ø Berlaku Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950) dan UUD Sementara 1950 (15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Ø Sistem demokrasi parlementer (liberal)
Ø Akibat yang ditimbulkan :
o Partai politik mengutamakan kepentingan golongan
o Pemerintahan (kabinet) silih berganti dalam waktu singkat
o Kehidupan politik tidak stabil
o Pembangunan terhambat
c. Tahun 1959 – 1965 (orde lama)
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi terpimpin
Ø Penyimpangan yang terjadi :
o Pengangkatan Presiden seumur hidup
o Rangkap jabatan, menteri sekaligus anggota MPRS dan DPR
o Pembubaran partai politik
d. Tahun 1965 – 1998
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi Pancasila
Ø Penyimpangan yang terjadi :
o Kekuasaan Presiden sangat besar
o Terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme.
e. Tahun 1998 – sekarang
Ø Berlaku UUD 1945
Ø Sistem demokrasi Pancasila
7. Landasan hukum demokrasi Pancasila :
a. Pancasila sila keempat
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : negara berkedaulatan rakyat
c. Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD.
8. Azas/ciri utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakatadalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.
9. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut :
a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.
d. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
10. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila memperhatikan hal berik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar