Kebijakan Publik: Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri,
Perumusan & Tujuan | Secara Umum, Pengertian
Kebijakan Publik adalah proses perbuatan
kebijakan oleh pemerintah atau pemegang
kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat
luas. Sedangkan jika di artikan secara terpisah
atau secara etimologi, Kebijakan ( policy ) berasal
dari bahasa Yunani dari kata polis yang berarti
negara, kota. Sedangkan bahasa latin dari kata
politia berarti negara, dan bahasa Inggris policie
untuk menunjuk pada masalah yang
berhubungan dengan masalah Publik dan
Administrasi pemerintahan.
Sedangkan arti Publik berasal dari bahasa
Inggris, public yang berart umum, masyarakat
atau negara. Jadi, pengertian publik adalah
sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan
yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai
norma yang mereka miliki. Kebijakan publik
dapat dirumuskan secara sederhana dengan
menjawab pertanyaan berikut...
1. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah ?..
2. Mengapa melakukan tindakan itu ?..
3. Apakah terjadi kesenjangan antara apa yang
ingin diperbuat dengan kenyataan ?...
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
Beberapa para ahli atau pakar memberikan
definisi mengenai pengertian kebijakan publik
antara lain sebagai berikut...
Anderson: Menurut Anderson, pengertian
kebijakan publik adalah hubungan antarunit-unit
pemerintah dengan lingkungannya
Thomas R. Dye: Pengertian kebijakan publik
menurut Thomas R.. Dye bahwa kebijakan publik
adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah,
apakah mengerjakan sesuatu atau tidak
mengerjakan sesuatu
A. Hoogerwert: Pengertian kebijakan publik
menurut A. Hoogerwert bahwa kebijakan publik
sebagai unsur penting dari politik, dapat
diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan
tertentu menurut waktu tertentu.
R.C. Chandler dan J.C. Plano: Menurutnya,
pengertian kebijakan publik adalah pemanfaatan
yang strategis terhadap sumber-sumber daya
yang ada untuk memecahkan masalah politik
Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan
bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu
dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah
bentuk konkret dari proses persentuhan negara
dengan rakyatnya.
Nakamura dan Smalwood: Menurut Nakamura
dan Smalwood, kebijakan publik berarti
serangkaian instruksi dari para pembuat
keputusan kepada pelaksana untuk mencapai
tujuan tersebut.
Contoh-Contoh Kebijakan Publik Dalam
Kehidupan Sehari-Hari
Kebijakan publik membutuhkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaannya, adapun
contoh-contoh
kebijakan publik
yaitu sebagai
berikut...
a. Kebijakan
Publik Yang
Berupa Peraturan
Perundang-
Undangan
Mengikuti
wajib belajar 9
tahun
Membayar
Pajak Bumi
dan Bangunan
Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum
Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku
di suatu daerah
Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud
penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN
Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan
sesuai dengan peraturan
Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk
rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan
memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya
3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri
setempat.
b. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada
setiap tanggal 17 Agustus
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur,
bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar
nasional.
c. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah
Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam
APBN atau APBD
Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN
d. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah
Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain.
Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah,
kongres, muktamar, munas dan sebagainya.
Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah,
perangkat daerah pada kegiatan resmi atau protokoler
Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda
dapat mengacu karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik seperti
dibawah ini..
Kebijakan Publik merupakan arahan tindakan dari seseorang,
kelompok ataupun pemerintah
Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
Kebijakan Publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak
dikerjakan pemerintah
Kebijakn Publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya
Kebijakan Publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah
contohnya Undang Undang
Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab , bahwa ciri-ciri kebijakan
publik adalah sebagai berikut.
1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang
direncanakan
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling
berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh
pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-
bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-
tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif
kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu
masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-
masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.
Tujuan Kebijakan Publik
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah
pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada
dasarnya adalah untuk :
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
Melindungi hak-hak masyarakat
Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
Proses Perumusan Kebijakan Publik
Dalam merumuskan suatu kebijakan publik diatur menurut urutan
waktu secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan,
adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus berlangsung
sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap
berikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa
masalah yaitu sebagai berikut...
1. Energi dan lingkungan
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Kesejahteraan sosial
5. Kesempatan kerja
6. Komunikasi
7. Masalah internasional
8. Masalah perkotaan
9. Pendidikan
10. Pendidikan
11. Pembangunan
12. Transportasi
Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam kehidupan
masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang berarti
keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif
dalam perumusan kebijakan publik.. Hal itu dikarenakan masyarakat
sendiri mengetahui dalam mengalamai permasalahannya. Membuat
kebijakan publik merupakan proses pemubuatan keputusan untuk
pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan cara
memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan
masalah.
Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik,
kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Proses Pembuatan Kebijakan Publik
Menurut William N. Dunn, 2000:4. Tahap-tahap dalam proses
pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut...
a. Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan
masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh
sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.
b. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi
masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah
eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
c. Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadosi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan
peradilan.
d. Implementasi kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan
manusia
e. Penilaian Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan
menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan
memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan
dan pencapaian tujuan.
Perumusan & Tujuan | Secara Umum, Pengertian
Kebijakan Publik adalah proses perbuatan
kebijakan oleh pemerintah atau pemegang
kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat
luas. Sedangkan jika di artikan secara terpisah
atau secara etimologi, Kebijakan ( policy ) berasal
dari bahasa Yunani dari kata polis yang berarti
negara, kota. Sedangkan bahasa latin dari kata
politia berarti negara, dan bahasa Inggris policie
untuk menunjuk pada masalah yang
berhubungan dengan masalah Publik dan
Administrasi pemerintahan.
Sedangkan arti Publik berasal dari bahasa
Inggris, public yang berart umum, masyarakat
atau negara. Jadi, pengertian publik adalah
sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan
yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai
norma yang mereka miliki. Kebijakan publik
dapat dirumuskan secara sederhana dengan
menjawab pertanyaan berikut...
1. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah ?..
2. Mengapa melakukan tindakan itu ?..
3. Apakah terjadi kesenjangan antara apa yang
ingin diperbuat dengan kenyataan ?...
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
Beberapa para ahli atau pakar memberikan
definisi mengenai pengertian kebijakan publik
antara lain sebagai berikut...
Anderson: Menurut Anderson, pengertian
kebijakan publik adalah hubungan antarunit-unit
pemerintah dengan lingkungannya
Thomas R. Dye: Pengertian kebijakan publik
menurut Thomas R.. Dye bahwa kebijakan publik
adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah,
apakah mengerjakan sesuatu atau tidak
mengerjakan sesuatu
A. Hoogerwert: Pengertian kebijakan publik
menurut A. Hoogerwert bahwa kebijakan publik
sebagai unsur penting dari politik, dapat
diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan
tertentu menurut waktu tertentu.
R.C. Chandler dan J.C. Plano: Menurutnya,
pengertian kebijakan publik adalah pemanfaatan
yang strategis terhadap sumber-sumber daya
yang ada untuk memecahkan masalah politik
Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan
bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu
dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah
bentuk konkret dari proses persentuhan negara
dengan rakyatnya.
Nakamura dan Smalwood: Menurut Nakamura
dan Smalwood, kebijakan publik berarti
serangkaian instruksi dari para pembuat
keputusan kepada pelaksana untuk mencapai
tujuan tersebut.
Contoh-Contoh Kebijakan Publik Dalam
Kehidupan Sehari-Hari
Kebijakan publik membutuhkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaannya, adapun
contoh-contoh
kebijakan publik
yaitu sebagai
berikut...
a. Kebijakan
Publik Yang
Berupa Peraturan
Perundang-
Undangan
Mengikuti
wajib belajar 9
tahun
Membayar
Pajak Bumi
dan Bangunan
Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum
Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku
di suatu daerah
Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud
penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN
Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan
sesuai dengan peraturan
Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk
rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan
memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya
3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri
setempat.
b. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada
setiap tanggal 17 Agustus
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur,
bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar
nasional.
c. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah
Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam
APBN atau APBD
Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN
d. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah
Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain.
Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah,
kongres, muktamar, munas dan sebagainya.
Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah,
perangkat daerah pada kegiatan resmi atau protokoler
Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda
dapat mengacu karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik seperti
dibawah ini..
Kebijakan Publik merupakan arahan tindakan dari seseorang,
kelompok ataupun pemerintah
Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
Kebijakan Publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak
dikerjakan pemerintah
Kebijakn Publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya
Kebijakan Publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah
contohnya Undang Undang
Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab , bahwa ciri-ciri kebijakan
publik adalah sebagai berikut.
1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang
direncanakan
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling
berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh
pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-
bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-
tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif
kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu
masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-
masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.
Tujuan Kebijakan Publik
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah
pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada
dasarnya adalah untuk :
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
Melindungi hak-hak masyarakat
Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
Proses Perumusan Kebijakan Publik
Dalam merumuskan suatu kebijakan publik diatur menurut urutan
waktu secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan,
adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus berlangsung
sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap
berikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa
masalah yaitu sebagai berikut...
1. Energi dan lingkungan
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Kesejahteraan sosial
5. Kesempatan kerja
6. Komunikasi
7. Masalah internasional
8. Masalah perkotaan
9. Pendidikan
10. Pendidikan
11. Pembangunan
12. Transportasi
Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam kehidupan
masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang berarti
keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif
dalam perumusan kebijakan publik.. Hal itu dikarenakan masyarakat
sendiri mengetahui dalam mengalamai permasalahannya. Membuat
kebijakan publik merupakan proses pemubuatan keputusan untuk
pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan cara
memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan
masalah.
Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik,
kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Proses Pembuatan Kebijakan Publik
Menurut William N. Dunn, 2000:4. Tahap-tahap dalam proses
pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut...
a. Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan
masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh
sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.
b. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi
masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah
eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
c. Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadosi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan
peradilan.
d. Implementasi kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan
manusia
e. Penilaian Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan
menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan
memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan
dan pencapaian tujuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar